Subsidi Mahar Kawin: Bukti Bahwa Cara Berpikir Sebagian Elit DPRA Masih Tertinggal Jauh
Gagasan subsidi mahar kawin yang dilemparkan oleh salah satu anggota DPRA adalah tamparan bagi logika publik. Di saat seluruh daerah berlomba menunjukkan kualitas pembangunan dan kapasitas intelektual elite politiknya, Aceh malah dipermalukan oleh usulan yang tidak lebih dari gimmick murahan. Program seperti ini seharusnya sudah lama punah, bukan malah muncul dari gedung legislatif yang konon dihuni para “wakil rakyat”.
Yang memalukan bukan hanya idenya, tetapi pola pikir di baliknya: cara berpikir dangkal yang tidak punya visi, tidak punya arah pembangunan, dan tidak layak berada di ruang perumusan kebijakan. Di era ketika bangsa lain bicara AI, industri kreatif, kesehatan modern, dan daya saing manusia; DPRA malah bicara soal “subsidi kawin”. Ini bukan sekadar tidak maju—ini keterbelakangan yang dipoles menjadi populisme.
Padahal rakyat Aceh sedang menghadapi persoalan nyata: kekurangan dokter spesialis di puskesmas, ruang rawat inap yang sesak, fasilitas kesehatan yang minim, serta industri rumah tangga yang tumbuh tanpa dukungan kebijakan memadai. Semua ini nyata, bukan simbolik, dan membutuhkan solusi. Tapi apa yang dipikirkan seorang anggota DPRA? Membantu biaya mahar kawin—seolah-olah itu masalah pembangunan.
Jika elite DPRA masih sibuk menciptakan program yang tidak berdampak, bagaimana mungkin Aceh bisa keluar dari ketertinggalan? Di titik ini, publik berhak bertanya: elite macam apa yang menganggap subsidi mahar lebih penting daripada kualitas layanan kesehatan? Elite seperti apa yang lebih peduli mendapatkan tepuk tangan sesaat ketimbang menyiapkan masa depan ekonomi rakyat?
Yang lebih ironis lagi, pola pikir seperti ini sebenarnya sudah tidak ada lagi di sebagian besar elit politik Indonesia. Di banyak daerah, wakil rakyat berburu cara memperkuat kesehatan primer, mengembangkan industri kecil, meningkatkan literasi digital, hingga memperluas lapangan kerja. Sementara di Aceh, kita malah seperti ditarik mundur oleh ide-ide yang bahkan di masa lalu pun tidak dianggap sebagai kebijakan pembangunan.
Ini bukan hanya persoalan salah prioritas. Ini persoalan kualitas pemikiran. Jika anggota DPRA masih membawa pola pikir lama, dangkal, dan tidak produktif, maka rakyat Aceh akan terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berorientasi masa depan.
Sudah waktunya publik bersuara keras:
Hentikan politik gimmick.
Hentikan pemikiran yang memalukan.
Bangun Aceh dengan visi, bukan dengan subsidi mahar.