BENI K HERMAN ANTARA NTT DAN LADA SICUPAK DARI ACEH
Kritik Beni K Herman ( DPRRI)terhadap Otsus Aceh tentu menjadi bagian dari ruang demokrasi kita. Namun agar kritik itu jernih, Aceh harus dilihat dengan kacamata utuh, bukan hanya dari sisi gelapnya saja.
Dan satu hal penting: pak Beni jangan samakan Aceh dengan NTT. Bukan soal baik atau buruk, tapi realitasnya berbeda. Aceh bukan provinsi tanpa hasil bumi. Gas Arun, tambang, perkebunan besar, hasil laut melimpah—itu semua tidak bisa disamakan dengan daerah yang secara struktural jauh berbeda. Kalau argumennya dibangun dari perbandingan yang timpang, kritik itu malah jadi terlihat tidak berdiri di atas data.
Kalau benar Aceh dianggap terlalu berharap pada transfer pusat, ya sudah—lepaskan Aceh dari ketergantungan itu, biarkan Aceh kelola sendiri apa yang ada. Tidak perlu “merepet seperti duda ketemu janda” setiap kali Aceh dibahas, seolah-olah Aceh ini beban yang minta terus. Nada seperti itu tidak membuat kritik menjadi cerdas, hanya membuatnya terdengar emosional.
Selama hampir dua dekade Otsus berjalan, ada perubahan besar yang tidak bisa disangkal.
Pertama, hampir seluruh rakyat Aceh dibiayai BPJS Kesehatan. Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang mampu menanggung warganya hampir secara penuh. Masyarakat dari desa sampai kota bisa berobat tanpa memikirkan iuran — sebuah capaian yang jarang disebut ketika Otsus dikritik.
Kedua, akses jalan telah terbuka hingga hampir semua pelosok Aceh. Daerah yang dulu terisolir kini tersambung oleh jalan aspal. Pergerakan barang lancar, ekonomi kecil ikut hidup, dan desa tidak lagi terasa jauh seperti dua puluh tahun lalu.
Cukup lihat warung kopi. Dari Banda Aceh sampai Panton Labu, warung-warung kopi penuh setiap hari. Itu tanda ekonomi rakyat bergerak. Tidak mungkin warung hidup jika masyarakat tak punya daya beli.
Benar, pengelolaan Otsus tidak sempurna. Ada “jatah tikus”, ada proyek yang tidak tepat. Namun kekurangan itu adalah urusan pembenahan, bukan alasan untuk menutup mata terhadap manfaat yang nyata.
Di sisi lain, wajar jika rakyat Aceh sesekali menyebut “Helsinki-Helsinki”. Helsinki bukan ancaman — itu pengingat.
Pengingat bahwa ada janji-janji perdamaian yang seharusnya dijaga bersama. Ketika ada kebijakan yang terasa tidak sejalan dengan semangat perjanjian, rakyat hanya mengingatkan kembali akar damai itu.
Dan jangan lupa sejarah besar Aceh: rakyat dulu mengumpulkan lada sicupak dan uang siketep untuk membeli pesawat RI-001 Seulawah. Itu bukti bahwa Aceh bukan rakyat yang kecil hatinya, tetapi rakyat yang memberi dan berdiri di depan ketika negara membutuhkan. Di Banding NTT apa yang sudah di toreh jasa untuk Negeri ini.
Karena itu, Aceh pantas dikritik — tapi dengan adil. Pantas dibenahi — tapi tidak dinafikan.
Pantas ditegur — tapi juga pantas dihargai capaian yang sudah berdiri jelas.
Mungkin kritik Beni akan lebih utuh jika melihat Aceh dari jalan-jalan yang kini mulus, dari rakyat yang berobat gratis, dari warung kopi yang hidup, dan dari desa-desa yang bangkit pelan-pelan.
Aceh bukan hanya kekurangan yang ia tulis. Aceh adalah perjalanan panjang antara luka dan bangkit — dan perjalanan itu masih terus berlangsung.