Yusril: Saya Tidak Perlu Mengajari, Tapi Wajib Mengingatkan Presiden Jokowi
Jumat, 7 November 2014 11:50 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendrakembali mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggunakan dana CSR (dana tanggungjawab sosial perusahaan) untuk membiayai tiga kartu yang menjadi programnya.Yusril mengatakan, seharusnya Jokowi menyadari dampak, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya CSR BUMN yang digunakan untuk mereka tetapi digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM. (baca juga:'Jimat' Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat Jokowi )Menurutn Yusril, sebagian besar dana CSRBUMN disalurkan di luar Jawa. Sementara bagian terbesar penerima program tiga kartu ada di Pulau Jawa. Dirinya pun bertanya apakah dana CSR yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal luar Jawa akan tersedot habis untuk danai program 3 kartu yang sebagian besar di Pulau Jawa?"Sebagai seorang Nasionalis dari PDIP saya tidak perlu mengajari Presiden, akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sebagai bangsa. Namun saya berkewajiban untuk mengingatkan Presiden, bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (7/11/2014).Dikatakan Yusril, niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yg dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Dirinya menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk belajar dari Presiden Soekarno."Presiden Soekarno orang besar dan bapak bangsa kita seluruhnyaNamun salah satu kelemahan Presiden Soekarno adalah, beliau sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yg dibuatnya sendiriKelemahan itu membawa dampak yg besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya," lanjutnya.Lebih lanjut Yusril berharap agar Presiden Jokowi tak lagi mengulangi lagi kelemahan itu.